Gebrakan Nadiem Makarim Sang Menteri Pendidikan

Kebijakan Merdeka Belajar

Periode kedua presiden Joko Widodo telah mengangkat Nadiem Makarim sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mendikbud yang masih muda tersebut melakukan gebrakan dengan mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang didalamnya mengatur tentang perubahan sistem Ujian Nasional, penyusunan Rencana Pembelajaran (RPP), dan Penerimaan siswa baru.

Kurikulum fenomenologi dan humanis

Selain itu dalam rangka penyesuaian merdeka belajar pada pendidikan tinggi terdapat kebijakan mahasiswa tingkat awal dapat mengambil mata kuliah lintas prodi/jurusan bahkan dapat diambil di kampus lain, mahasiswa diberi durasi waktu praktik lebih lama sehingga Pendidikan tinggi harus menjalin kerjasama dengan tempat praktik lebih banyak. Dalam persepektif kajian kurikulum, bahwa merdeka belajar sebenarnya berdasarkan pada teori kurikulum fenomenologi dan humanis.

Fenomenologi

Fenomonologi memiliki rasa kontrol dan kebebasan untuk menghasilkan kondisi tertentu di lingkungan. Ketika berbicara tentang kesadaran akan kendali, berbicara tentang diri. Studi tentang pengalaman langsung sebagai realitas seseorang disebut fenomenologi dan dipengaruhi oleh, dan bahkan mungkin didasarkan pada, filsafat eksistensialis (Ornstein & Hunkins, 2016).

Psikologi humanistik

Maslow menciptakan istilah psikologi humanistik, yang menekankan tiga prinsip utama: (1) memusatkan perhatian pada orang yang mengalami, sehingga berfokus pada pengalaman sebagai fenomena utama dalam pembelajaran; (2) menekankan kualitas manusia, seperti pilihan, kreativitas, nilai-nilai, dan realisasi diri; (3) menunjukkan kepedulian utama terhadap martabat dan harga diri orang dan minat pada pengembangan psikologis dan potensi manusia peserta didik (Maslow, 1943).

Fenomenologi kebebasan pribadi diutamakan

Dalam fenomenologi kebebasan pribadi diutamakan. Kebebasan memungkinkan para pelajar untuk menyelidiki, mengeksplorasi, dan memperdalam pemahaman mereka tentang apa yang mereka pelajari. Ini memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan, menemukan kesesuaian antara tujuan dan prestasi dan pembelajaran masa lalu dan pembelajaran baru, dan menemukan arah untuk pembelajaran tambahan. Kebebasan memperluas pengetahuan peserta didik tentang cara-cara alternatif untuk memahami diri sendiri dan lingkungan.

kebijakan merdeka Belajar memberi ruang aspek afektif, kognitif dan psikomotorik

Peserta didik harus dibiarkan sendiri untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, selama itu tidak membahayakan diri atau membahayakan siapa pun. Evaluasi, kritik, dan kompetisi yang sering tidak kondusif untuk pembelajaran (Ornstein & Hunkins, 2016). Pada Merdeka belajar ini pada intinya memberi ruang aspek kognitif, psikomotorik dan afektif secara seimbang. Untuk mendukung kebijakan merdeka Belajar agar berjalan efektif, efisien dan produktif tentunya semua pihak harus saling berkontribusi baik, pemerintah, sekolah, maupun masayarakat.

Sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar

Pemerintah selaku pemegang kendali kurikulum nasional harus mampu menyiapkan teknis pelaksanaan kebijakan belajar, baik berupa regulasi maupun sarana dan prasarana yang dikoordinasikan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Selain itu perlu dicermati, antara Peraturan di tingkat kementerian harus selaras dengan peraturan dibawahnya, baik di Provinsi maupun kabupaten/Kota. Pemerintah harus mensosialisasikan teknis kebijakan Merdeka Belajar kepada seluruh elemen, guru, siswa dan masyarakat.

Guru diberi edukasi terkait teknis pelaksanaan Merdeka Belajar, yang cara edukasi menurut Mendikbud dapat dilakukan secara virtual, sehingga jangkauannya lebih luas dan lebih efektif serta efisien. Pemerintah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan terkait kebijakan Merdeka Belajar. Sekolah sebagai pelaksana pendidikan harus mampu memahami tentang kebijakan merdeka Belajar. Selain itu, Kepala Sekolah berperan aktif dalam membuat kebijakan di tingkat sekolah yang tentunya melalui musyawarah dengan guru, wali murid dan masyarakat.

Keterlibatan Masyarakat dalam Merdeka Belajar

Guru di support untuk mengimplementasikan merdeka belajar sesuai dengan prosedur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan siswa harus mampu melakukan inovasi, kreatif dalam menyampaikan materi kepada siswa. Masyarakat juga berperan aktif ikut serta mendukung kebijkan Merdeka Belajar dengan cara memberi masukan dan saran kepada sekolah dalam musyawarah antara Sekolah dan masyarakat. Selain itu, Masyarakat juga harus aktif mencari tahu informasi tentang kebijakan Merdeka Belajar, sehingga dapat bersama-sama mengawal dan mendukung suksesnya Merdeka Belajar.

Penulis: Failasuf Fadli