APM SD 2024: Tingkat Partisipasi Pendidikan Dasar di Perkotaan Nyaris Sempurna

Jakarta, 2024 – Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS RI) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas KOR) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD atau sederajat di wilayah perkotaan pada tahun 2024 berada di tingkat yang sangat tinggi, mendekati angka sempurna. Data ini memberikan gambaran positif tentang upaya pemerintah dan masyarakat dalam memastikan anak-anak usia sekolah dasar mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan usia mereka.

Berdasarkan data tersebut, APM formal untuk anak laki-laki di wilayah perkotaan mencapai 98,26%, sementara anak perempuan berada sedikit lebih tinggi di angka 98,27%. Jika digabungkan, APM formal total antara laki-laki dan perempuan adalah 98,27%. Sementara itu, APM keseluruhan, yang mencakup pendidikan formal dan nonformal, menunjukkan hasil yang serupa: 98,29% untuk laki-laki, 98,27% untuk perempuan, dan 98,28% untuk total gabungan.

Konsistensi dalam Kesetaraan Gender

Hasil ini mencerminkan adanya kesetaraan gender dalam akses pendidikan dasar, khususnya di wilayah perkotaan. Tingginya APM untuk laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa mayoritas anak usia sekolah dasar di Indonesia telah memperoleh kesempatan yang hampir merata untuk mengenyam pendidikan formal. Hal ini juga menjadi bukti nyata dari efektivitas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk program wajib belajar sembilan tahun dan penyediaan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Keberhasilan di Wilayah Perkotaan

Data ini juga menyoroti perbedaan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah perkotaan, fasilitas pendidikan yang lebih memadai, baik dari segi jumlah sekolah, kualitas tenaga pengajar, maupun infrastruktur, menjadi faktor utama di balik tingginya angka partisipasi. Selain itu, kesadaran masyarakat perkotaan terhadap pentingnya pendidikan dasar juga cenderung lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan.

Namun, meskipun APM di perkotaan sudah mendekati angka sempurna, bukan berarti tidak ada hambatan yang perlu diatasi. Masih terdapat anak-anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi keluarga, kendala administrasi, atau kurangnya motivasi belajar dari anak itu sendiri.

Isu yang Harus Ditangani

Di balik keberhasilan ini, ada beberapa isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Meskipun akses pendidikan di perkotaan sudah sangat baik, potensi ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima siswa masih ada. Sekolah-sekolah di kawasan padat penduduk atau dengan latar belakang ekonomi rendah sering kali memiliki fasilitas yang kurang memadai dibandingkan sekolah-sekolah di kawasan elit. Selain itu, faktor internal keluarga, seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak, dapat menjadi hambatan meski akses ke sekolah tersedia. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penerapan teknologi pendidikan yang belum merata, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar antara siswa di berbagai daerah.

Langkah Strategis untuk Memajukan Pendidikan

Untuk meningkatkan APM dan memastikan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas, termasuk membangun infrastruktur yang lebih baik di sekolah-sekolah yang berada di kawasan padat penduduk. Kedua, pemberdayaan orang tua melalui program edukasi penting dilakukan agar mereka lebih peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka. Ketiga, pemantauan secara berkala terhadap sekolah-sekolah yang memiliki mutu rendah perlu dilakukan untuk memberikan dukungan yang tepat. Terakhir, integrasi teknologi dalam sistem pendidikan harus terus didorong dengan penyediaan akses internet dan perangkat digital di sekolah-sekolah yang belum memilikinya.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD tahun 2024 di wilayah perkotaan yang hampir mencapai 100% menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam memastikan akses pendidikan dasar untuk semua anak. Namun, tantangan terkait kualitas pendidikan dan ketimpangan dalam infrastruktur tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat, harapan untuk menciptakan sistem pendidikan dasar yang inklusif dan berkualitas di seluruh Indonesia dapat tercapai.

Keberhasilan ini adalah langkah besar, tetapi apakah kita mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang? Semua pihak perlu terus bekerja sama untuk menjawab tantangan tersebut.